JAKARTA – Pelonggaran moda transportasi umum yang dicetuskan Departemen Perhubungan masih menuai kontroversi. Susunan Menteri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi selama Musim Mudik Idul Fitri 1441 H dalam rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, justru dinilai membingungkan masyarakat.

Langkah demi langkah tetap digaungkan oleh Pemerintah yang beruang di Jabodetabek. Untuk memutus virus corona, kota-kota penyangga itu meniru langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Seperti halnya penerapan PSBB, yang mulanya Pemprov DKI Jakarta bersurat ke Pemerintah Pusat sebab wilayah ini sebagai episentrum penyebaran corona. Setelah DKI menerapkan itu, menyusul Pemerintah Kota Bogor, Depok dan Bekasi Kota/Kabupaten. Semua tanah air penyangga pun sudah mengambil modus perpanjang penerapan PSBB.

Seperti Kota Bekasi, saat itu sudah mengambil langkah perpanjang tepatnya tanggal 29 April 2020. Telah sepekan lebih, PSBB tahap perut ini diterapkan, yang pada kesudahannya menghasilkan penambahan pasien positif corona.

Tidak malah mereda, kasus terkait Covid-19 malah menambah. Berdasarkan data situs web Pemerintah Kota Bekasi pada Rabu 6 Mei 2020, pukul 23. 00 WIB, ada 255 kasus positif Covid-19. Jumlah kasus positif Covid-19 tersebut melonjak pintar dibanding awal Pemkot Bekasi menetapkan perpanjangan PSBB di kota tersebut.

Sebagai informasi, di dalam awal perpanjangan PSBB di Tanah air Bekasi, Rabu (29/4/2020), ada 234 kasus positif Covid-19. Lalu bertambah 10 pada Kamis 30 April 2020, hingga totalnya ada 244 kasus positif Covid-19.

Kasus positif Covid-19 ini lalu stagnan dari 1 hingga 4 Mei dengan total 245 membangun Covid-19. Kemudian saat ini tambah 10 kasus, hingga berjumlah 255 positif Covid-19. Langkah yang ditempuh Pemerintah Kota Bekasi dalam situasi PSBB pun belum membuahkan buatan dalam menekan penyebaran virus corona.

Pun, Kota Bogor, meski kota ini tren peristiwa virus corona melandai alias lumpuh tetapi pemerintah setempat belum mau mengambil langkah-langkah lain. Kota dengan dijuluki Kota Hujan ini tak terburu-buru dalam mengambil langkah pelonggaran PSBB.

Lain Bekasi dan Bogor, Kota Depok terbatas sudah tiga pekan melangsungkan PSBB. PSBB dimulai tahap I di dalam 15 April 2020 selama dua pekan.

Karena jauh dari optimal menekan penularan Covid-19, PSBB pun diperpanjang ke tahap II pada 29 April 2020. Namun, pertambahan kasus harian Covid-19 di Depok disebut justru lebih parah pada PSBB tahap II.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Dadang Wihana menuturkan bahwa penerapan PSBB tahap II justru membuat peningkatan virus corona.

“Tapi pada PSBB tahap II, ada kecenderungan mulai penambahan rata-rata kasus per harinya naik kembali, ” jelas tempat.

Rata-rata kasus harian selama PSBB lebih tinggi ketimbang sebelum PSBB. Berdasarkan data peristiwa harian yang dihimpun, selama tiga pekan PSBB tercatat penambahan 184 kasus positif Covid-19 di Depok menjadi 323 kasus pada Rabu 6 Mei 2020.

Kenaikan dalam periode tiga pasar ini jauh di atas kemajuan pasien positif sebelum PSBB diterapkan. Sejak kasus pertama dan kedua diumumkan pada 2 Maret 2020, penambahan kasus berikutnya berada dalam angka 137 pasien positif Covid-19 hingga 15 April 2020 atau hari pertama penerapan PSBB pada Depok.

Jika dirata-rata, kenaikan pasien positif Covid-19 pada Depok mencapai 8, 36 urusan per hari selama 3 minggu PSBB. Sementara, dalam rentang periode sebelum PSBB diterapkan, penambahan anak obat positif 3, 04 kasus bagi hari.

Kebijaksanaan Berubah-Ubah

Pengkritik kebijakan publik Trubus Rahardiansyah menilai, kasus virus corona merupakan hanya satu contoh. Karena, bila ditilik lebih jauh, kelemahan koordinasi ini sudah terjadi sejak era pascareformasi, begitu otonomi daerah diterapkan.

Dia menganggap, pemerintah induk seringkali sulit untuk mengambil kecendekiaan strategis karena setiap daerah mempunyai kebijakannya masing-masing.

Sehingga pemerintah pusat juga tak gagah menetapkan kebijakan lockdown di suatu daerah. Selain karena pertimbangan ekonomi, hal lain adalah menyangkut keonaran sosial.

Apalagi, lockdown bisa memicu protes sosial karena berpotensi mempengaruhi perekonomian masyarakat. Protes sosial inilah yang dicoba dihindari oleh pemerintah di tengah penanganan wabah corona.

“Ini persoalannya kenapa pusat tidak bagak, karena dia dihadapkan pada kasus ya ketakutan untuk mendapat penolakan dari masyarakat di lokal, ” kata dia kepada Okezone.