KOTA RENGSA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ambil bicara mengenai kelonggaran transportasi ijmal sesuai keputusan Menteri Perhubungan. Pasalnya, relaksasi moda transportasi saat implementasi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ini berpotensi disalahgunakan oleh sejumlah oknum untuk mudik.

“Sebetulnya kalau mudik itu dasar dari awal kami menyampaikan, mohon kami bisa di-support dari desa, ” ujar Khofifah saat kerap koordinasi di Bakorwil III Sial, Rabu 13 Mei 2020.

Namun, ia menyatakan jika pengemudi yang bersangkutan memiliki KTP Jawa Timur, supaya bisa dibolehkan memasuki wilayah Jatim dengan prosedur ketat.

“Tapi kalau warga Jawa Timur, misalnya ini sekarang ada delapan check point, delapan penyekat, dari delapan itu, satu berbatasan dengan Bali, tujuh dengan Jawa Tengah, ” tuturnya.

“Kalau kemudian KTP Jawa Timur, kita harus proteksi, mereka adalah warga kami. Tapi kalau belum masuk Jawa Timur, itu yang kami mohon pada pintu-pintu penyekat sebelum Jawa Timur, ” imbuh Khofifah.

Ia mengatakan nantinya setelah warga ber-KTP Jawa Timur itu tiba akan dilakukan pengecekan kesehatan berlapis dengan dilakukan Dinas Kesehatan.

“Ada pemeriksaan berlapis, mulai Dinkes, rapid test sudah pasti hendak dilakukan. Kemudian Dinas Perhubungan dengan ada di posko, ” jelasnya.

(han)