SURABAYA – Sebanyak 10. 107 narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) yang mendekam di sebanyak Lapas maupun Rutan di Jawa Timur mendapat remisi khusus Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah dan 57 di antaranya tepat bebas.

“Dirjen Pemasyarakatan telah menyetujui 10. 107 WBP yang mendapatkan remisi dari 11. 530 WBP yang kami usulkan, ” kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Jatim Krismono dalam keterangan tertulisnya yang diterima okezone, Minggu (24/5/2020).

Jumlah napi di Jawa Timur berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan per 22 Mei sekitar 25. 183 orang dan 10. 107 di antaranya mendapatkan pemotongan masa hukuman dalam rangka Lebaran 2020.

Krismono mengatakan, narapidana memperoleh remisi Idul Fitri adalah yang beragama Islam dan memenuhi keyakinan sesuai perundang-undangan di antaranya bertingkah laku baik selama dalam pembinaan.

“Untuk aksi pidana umum harus telah melaksanakan pidana minimal enam bulan dan untuk anak pidana harus sudah menjalani pidana lebih dari tiga bulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai Hari Raya Idul Fitri 1441 H, ” katanya.

Namun untuk tindak pidana terkait PP 99 tahun 2012 pasal 34A lanjut Krismono syaratnya tetap kudu menjalani pidana minimal enam kamar dengan melampirkan syarat-syarat sesuai keyakinan.

“Begitu juga untuk WBP tindak pidana terkait PP 28 tahun 2006 pasal 34 ayat 3 tetap harus menjalani sepertiga masa pidana dan mengikutkan syarat-syarat sesuai ketentuan. Remisi dengan diberikan paling sedikit 15 keadaan, dan paling lama 2 kamar, ” ujar Krismono.

Menurutnya ada 57 warga binaan langsung bebas Idul Fitri.

Krismono menegaskan bahwa semesta usulan dilakukan secara dalam jaringan, sehingga yang menentukan seorang WBP berhak mendapatkan remisi atau tak adalah sistem.

“Pegawai sudah tidak bisa bermain-main secara cara lama. Ini bentuk kewajiban kami, silakan laporkan bila ada penyimpangan seperti pungli karena bakal kami tindak tegas, ” ucapnya.

Krismono juga mendahulukan bahwa ini bukanlah bentuk mengobral hukuman. Namun, menjadi cerminan kalau pembinaan di lapas atau rutan berjalan dengan baik.

“Mengingat, hak mendapatkan remisi mutakhir bisa didapatkan ketika WBP menutup persyaratan yang sudah ditentukan, ” katanya.

Selain remisi, Kanwil Kemenkumham Jatim juga menyerahkan hak asimilasi dan integrasi kepada WBP berdasarkan Permen Nomor 10 tahun 2020.

“Hingga 22 Mei 2020 sebanyak 5. 687 WBP telah mendapatkan haknya dengan wajib menjalani asimilasi dan integrasi di rumah, ” pungkasnya.

(sal)