JAKARTA – Negeri Provinsi (Pemrov) DKI Jakarta mau mengawasi secara ketat terhadap rekan dan KRL yang berpotensi menjelma pusat penyebaran virus corona atau Covid-19. Pengawasan dilakukan dengan mengerahkan anggota TNI-Polri.

Menyikapi kebijakan tersebut, Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menilai bahwa tidak akan efektif. Menurutnya kebijakan tersebut tidak akan bertahan lama.

“Melibatkan peran TNI-Polri dalam penjagaan lokasi tertentu tersebut tidak akan bertahan lama, itu sama halnya dengan ceremony ataupun upacara artificial jadi tidak daripada kesadaran masyarakat melainkan penegakan. Zona, penegakan ini kan sangat reaktif, ” kata Hermawan kepada Okezone, Kamis (2/7/2020).

Hermawan mengungkapkan, strategi yang paling ampuh agar dapat dipatuhi masyarakat secara memberikan pendekatan secara humanis, persuasif serta melibatkan kesadaran masyarakat tersebut sendiri.

Seharusnya kata Hermawan, Pemprov DKI Jakarta sudah memperhitungkan bahwa rekan dan KRL bisa menjadi induk penyebaran, dengan begitu sudah tersedia perencanaan yang matang agar mengantisipasi penyebaran kasus.

“Kalau kita ingin mengatasi maslah sifatnya jangan serta merta melainkan adanya tahapan. Nah, pengendalian pasar itu kan bukan hal baru dengan seharusnya sudah dilakukan sejak besar tiga bulan yang lalu dalam kala kasus mulai merebak pada area perbelanjaan, ” bebernya.

“Oleh karena itu, tidak bisa menyelesaikan masalah itu kala sudah ada api main siram dengan air tetapi memang harus lihat sumber apinya dalam mengakhiri bara itu sendiri secara pelan-pelan tetapi memastikan agar tidak berlaku penyebaran yang lebih meluas, ” sambungnya.

Ia khawatir dengan adanya pelibatan TNI-Polri yang ketat mengawasi pekerjaan masyarakat di pasar maupun KRL justru dapat menimbulkan masalah asing. “Jadi ya boleh saja tersedia TNI-Polri tapi ini justru bisa jadi menimbulkan keresahan baru dalam masyarakat, ” terangnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies menyampaikan pengetatan terhadap pasar & KRL dilakukan saat mengumumkan era PSBB transisi yang akan dilanjutkan selama 14 hari ke depan.

“Pasar yang dikelola Pemprov lewat PD Pasar Jaya adalah 155, dan ada 150 pasar yang sifatnya berbasis komunitas, bukan dikelola Pasar Jaya akan tetapi beroperasi di kawasan masyarakat. Oleh sebab itu total ada 300-an pasar, 300 pasar ini akan diawasi cermat, ” ungkap Anies saat konvensi pers.

Pengetatan dilakukan di KRL nantinya jajaran TNI-Polri, bersama dengan Pemprov DKI Jakarta akan bekerja sama dengan pihak PT KCI untuk melakukan penilikan di KRL.

“Jadi, dua ini selama 14 keadaan ke depan akan jadi pokok pengendalian. Tempat-tempat lain relatif terarah, baik pengelola maupun pengunjungnya, ” bebernya.

(Ari)

Loading…