JAKARTA – Ketua Ijmal Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim mengatakan bahwa ribut-ribut Pemerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), tidak terlepas dari ketidakmampuan pemerintah menjadikan fasilitas pendidikan yang lulus dan berkualitas.

“Program zonasi PPDB juga bukan kejadian baru sejak tahun 2017 PPDB sudah dijalankan artinya di tahun 2020 ini PPDB sistem zonasi sudah memiliki alumni, ” sekapur Ramli dalam keterangannya kepada Okezone, Sabtu (4/7/2020).

Menurut dia, seharusnya pemerintah telah memiliki formulasi khusus untuk menuntaskan masalah terkait PPDB sistem zonasi. Sehingga, PPDB seharusnya tidak sedang menimbulkan kegaduhan lantaran sistem itu sudah mempunyai alumni.

“Kegaduhan (PPDB) itu terjadi dalam ibu kota negara bukan sekadar persoalan PPDB tapi bercampur campur dengan urusan politik, ” sebutnya.

Ia mengatakan, bentuk zonasi dalam PPDB seharusnya bisa membuat pemerataan kualitas pendidikan. Kemdikbud, lanjut dia, bisa saja membina aturan bahwa guru-guru terbaik pada tempatkan di sekolah-sekolah dengan fasilitas minim. Sementara sekolah-sekolah dengan kemudahan sangat baik diisi oleh kiai yang biasa-biasa saja.

“Atau bisa saja Kemdikbud penyelesaian lain sehingga orangtua tidak perlu merasa ragu memasukkan anaknya ke sekolah manapun yang mereka inginkan, ” tutur Ramli.

Ramli menerangkan bahwa seharusnya Kemendikbud sudah memikirkan peran swasta di dalam PPDB.

“Sekolah, guru dan siswa memang dalam kewenangan pemerintah daerah namun Kementerian Pendidikan, memiliki kewenangan dalam membuat regulasi dalam bidang pendidikan sehingga menyalahkan Dinas Pendidikan tentu saja bukan solusi terbaik, ” imbuhnya.

Ramli menambahkan, pemerintah seharusnya menjadikan pandemi Covid-19 sebagai kurang ajar loncatan menuju era baru pendidikan, dengan memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah atau bahkan membentuk sekolah gres menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk virtual.

“Sehingga ke depan kita akan menemukan virtual-virtual school yang tidak teristimewa menjadikan fasilitas ruangan, dan wahana lainnya sebagai kendala dalam memberikan pendidikan kepada anak bangsa pada rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertemu amanat undang-undang dasar, ” lanjutnya.

“Virtual school seharusnya sudah dipikirkan oleh pemerintah sebagai solusi berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh pemerintah. Pemerintah harus sesegera mungkin membuat regulasi yang mengatur tentang virtual sekolah sehingga bagian pedagogik dan aspek pendidikannya terpenuhi dengan baik, ” tandasnya.

(wal)

Loading…