JAKARTA – Anggota Premi III DPR RI Habiburokhman membicarakan Polri jadi institusi pertama yang memberikan sanksi tegas kepada perseorangan pejabat tinggi lantaran diduga terpaut penerbitan surat jalan buron kejadian pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra.

Brigjen Prasetyo Utomo resmi dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Jawatan Koordinasi dan Pengawasan (Karo Korwas) PPNS Bareskrim Polri, menyusul munculnya dugaan penerbitan surat jalan tersebut.

“Polri adalah institusi pertama yang memberikan sanksi berat kepada pejabat tingginya terkait kasus Djoko Tjandra ini, ” kata Habiburokhman kepada Okezone , Jakarta, Jumat (17/7/2020).

Meskipun begitu, politikus Gerindra tersebut menekankan, proses pemeriksaan terhadap Brigjen Prasetyo Utomo harus terus dilakukan secara transparan biar dapat dipertanggungjawabkan di mata khalayak.

“Semoga saja proses pemeriksaan berjalan licin dan tidak masuk angin sehingga masyarakat tahu bahwa hukum terang ditegakkan, oknum yang bersalah positif dihukum, ” ujar Habiburokhman.

Di sisi lain, Habiburokhman menyebut, pekerjaan rumah selanjutnya petugas penegak hukum adalah segera menangkap Djoko Tjandra.

Loading…