JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Bupati Kutai Timur non-aktif, Kalimantan Timur, Ismundar (ISM) dan istrinya yang adalah Ketua DPRD Kutai Timur non-aktif, Encek Unguria (EU). Keduanya diperpanjang penahanannya untuk 40 hari kedepan.

Diketahui, Ismunandar & Encek Unguria merupakan pasangan suami istri (pasutri) tersangka penerima uang sogok terkait sejumlah proyek pekerjaan dalam Kutai Timur tahun anggaran 2019-2020.

“Penyidik KPK melakukan perpanjangan penahanan untuk 40 hari ke depan terhitung mulai tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020, ” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Kamis (23/7/2020).

Selain pasutri tersebut, KPK juga memperpanjang penahanan untuk tersangka lainnya. Mereka yakni, Kepala Badan Pendapatan Wilayah (Bapenda), Musyaffa (MUS); Kepala Institusi Pengelola Keuangan dan Aset Kawasan (BPKAD), Suriansyah (SUR); dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kutai Timur, Aswandini (ASW).

Kemudian tersangka yang berperan sebagai pemberi suap atau rekanan yakni Deky Aryanto (DA) serta Aditya Maharani (AM). Para simpulan tersebut diperpanjang masa penahanannya karena penyidik masih membutuhkan keterangan itu.

Baca Juga: Kasus Korupsi Kutai Timur Ungkap “Family Connection” Antara Para Tersangka

“Perpanjangan penahanan dilakukan karena penyidik masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan pemberkasan perkara, ” nyata Ali.

Lebih tinggi, kata Ali, tim penyidik sudah melakukan penggeledahan di 15 tempat. Sebanyak 15 tempat yang digeledah itu diantaranya kantor dan panti jabatan bupati, kantor pekerjaan ijmal, serta kantor Bapenda dan BPKAD.

Sekadar informasi, KPK menetapkan Bupati Kutai Timur, Ismunandar dan istrinya yang merupakan Ketua DPRD Kutai Timur, Encek Unguria sebagai tersangka. Pasutri tersebut ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait sejumlah proyek pekerjaan di Kutai Timur tahun anggaran 2019-2020.

Loading…