JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD buka suara ihwal kemungkinan buronan kasus korupsi pengalihan hak tagih (casie) Bank Bali akan balik mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Pasalnya, beberapa waktu lalu, Pengadilan Daerah Jakarta Selatan (PN Jaksel) sudah menyatakan tidak menerimanya.

Mahfud mengatakan, alasan tidak diterimanya pengajuan PK Djoko Tjandra sebab salah syarat administratifnya, yakni seorang terpidana pada saat itu belum terpenuhi. Ketika sekarang, kata Mahfud, syarat tersebut sudah terpenuhi serta diharapkan seluruh pihak dapat waspada.

“Kemungkinan melakukan PK lagi. Resminya kemarin itu kan permohonan PK Djoko Tjadra oleh PN Jaksel sudah dinyatakan tak dapat diterima. Tidak dapat diterima itu artinya tidak memenuhi syarat administratif salah satunya. Oleh karenanya, begitu sekarang dia menjadi terpidana, itu memenuhi syarat untuk memenuhi PK lagi, ” tuturnya meniti keterangan video, Jumat (31/7/2020) cepat.

BACA JUGA: Jalan Penangkapan Djoko Tjandra di Malaysia

Ketika Djoko Tjandra mengajukan PK lagi, maka urusannya telah beralih kepada Mahkamah Utama (MA). Pemerintah, sambungnya, tidak teristimewa memiliki kewenangan untuk ikut campur ke dalam permasalahan tersebut.

Akan hal itu, dia berharap rentetan di MA dapat bertindak cocok koridor hukum. Menurutnya juga, asosiasi diminta harus ikut andil secara terus mengikuti jalannya proses asas dari Djoko Tjandra.

BACA JUGA: Djoko Tjandra Jadi Ditangkap, Ini Kata Kejagung

“Yang harus dipelototi tersebut adalah proses pengadilannya di Mahkamah Agung. Sehingga kita berharap bahwa pimpinan Mahkamah Agung memperhatikan hal ini secara sungguh-sungguh, ” ujarnya.

Dia menjelaskan, tugas pemerintah adalah menghadirkan pihak benduan dan terpidana dan ketika sudah terlaksana, maka tugas penanganan bergeser ke MA. Dia kembali menetapkan, pemerintah tidak bisa ikut kacau dalam urusan tersebut.

Loading…