JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Susunan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tarikh 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negeri (ASN).

MNC News Portal telah mengunduh salinan PP Nomor 41 Tahun 2020 lantaran laman resmi Sekretariat Negara (Setneg). PP ini ditandatangani Presiden Joko Widodo di Jakarta pada 24 Juli 2020 dan diundangkan dalam 27 Juli 2020.

PP terdiri atas 6 PASAL dan 12 pasal. Mulai sebab ketentuan umum hingga ketentuan penghabisan. Peraturan ini ada dengan 3 pertimbangan. Satu, KPK sebagai institusi negara dalam rurmpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pelaksanaan tugasnya perlu memperoleh dukungan dari ASN.

Dua, untuk menindaklanjuti Pasal 1 angka 6, Pasal 69B, & Pasal 69C Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019, pegawai KPK dengan belum berstatus sebagai pegawai ASN dalam jangka waktu paling lama dua tahun dapat diangkat menjelma pegawai ASN sesuai dengan keyakinan peraturan perundang-undangan.

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah mengenai Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, ” bunyi petunjuk huruf c salinan PP Cetakan 41 Tahun 2020, sebagaimana dikutip KORAN SINDO dan MNC News Portal, di Jakarta, Minggu (9/8/2020).

Baca Juga: KASN Bantu Permasalahan Alih Status ASN Pegawai KPK

PP ini mengatur kalau ruang lingkup pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN meliputi personel tetap dan pegawai tidak tetap (Pasal 2). Pengalihan pegawai KPK

menjadi pegawai ASN dilakukan dengan enam syarat (Pasal 3). Syarat tersebut yakni berkedudukan sebagai pegawai tetap atau pegawai tidak tetap KPK; setia & taat pada Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan pemerintah yang sah; memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan posisi; memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan syarat asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam peraturan KPK.

Untuk pengalihan (Pasal 4), maka melalui beberapa tahapan. Per yakni melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada KPK saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK saat ini, memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman pegawai KPK secara jabatan ASN yang akan diduduki, melakukan pelaksanaan pengalihan pegawai.

KPK sebagaimana dimaksud di Pasal 2 menjadi PNS ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kegiatan (PPPK) sesuai dengan ketentuan susunan perundang-undangan, dan melakukan penetapan status jabatan sesuai dengan ketentuan sistem perundang-undangan.

Menyuarakan Juga: KPK Minta Tambahan Anggaran hingga Rp1, 881 Triliun

(abp)

Loading…