JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Norma (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono menerangkan, gedung utama Kejagung yang terbakar masuk dalam bagian sebagai gedung yang akan ditetapkan sebagai cagar budaya.

Kejagung pun pernah ditegur oleh Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta saat menambah aksesoris di gedung tersebut.

“Ini perlu kami sampaikan bahwa ketika kami bermaksud menghapuskan, menambah aksesoris biar kelihatan lebih cantik terhadap gedung itu, saya mendapat teguran dari kepala Jawatan Pariwisata bahwa agar dilaporkan, lalu dibuat berita acara. Kami masa itu hanya menambah aksesoris yang tidak mengubah bentuk dari bangunan utama gedung itu. Itu pun kami mendapat teguran dari wisata, ” kata Hari di Badiklat Kejagung, Selasa (25/8/2020).

Baca Juga: Soal Kebakaran Gedung, Kejagung Minta Publik Tunggu Penjelaskan Bareskrim

Ia menerangkan, pihaknya juga akan menyerahkan sepenuhnya kepada Balai Pelestarian Cagar Budaya jika gedung yang terbakar tersebut telah diperbolehkan direnovasi. “Kalau kami boleh memperkirakan nanti ahli akan mengatakan apakah tata bangunan yang sudah terbakar pada kurun waktu cukup lama, kalau tidak salah hampir 12 jam, maka apakah masih kuat ataupun tidak, tentu akan kami serahkan ahlinya, ” sambungnya.

“Apakah dibangun dengan tetap membela struktur yang ada itu belakang tergantung penilaian, atau kan disusun bangunan baru tanpa mengubah contoh yang lama, bisa terjadi semacam itu, ” tambahnya.

Hari menerangkan, Kejagung belum mempertimbangkan pembiayaan renovasi ulang gedung Kejagung yang terbakar tersebut. Pasalnya, pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan Polri.

“Setelah itu barulah mekanisme itu dilakukan termasuk pembiayaan seperti apa, ” ujarnya.

Baca Juga: Pasca-Kebakaran Gedung Kejagung, Kapolri Terbitkan Surat Telegram untuk Anak Buahnya

Ia menambahkan, saat ini belum ada pejabat korps adhyaksa dengan diperbolehkan masuk dalam ke negeri gedung utama yang terbakar lantaran Polri masih terus melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Kalau akses sudah dapat dibuka, maka kami mencoba untuk mencari arsip fisik terhadap surat-surat, tetapi terhadap teguran Dinas Wisata, kami punya arsip lain pada bentuk digital. Kami masih menyimpan. Kami punya backup data, ” ucapnya.

(Ari)