JAKARTA – Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, & Energi DKI Jakarta tengah meneliti sanksi perusahaan atau perkantoran yang melanggar protokol kesehatan. Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dari pihak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) harus mendapatkan rekomendasi dari Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi serta Energi DKI Jakarta, Andri Yansyah mengatakan, saat ini pihaknya sedang mengkaji sanksi perusahaan dan perkantoran yang melanggar protokol kesehatan Covid-19. Pada PSBB sebelumnya, ada dua objek yang diawasi. Pertama objek yang dikecualikan dan kedua wujud yang tidak dikecualikan.

Untuk objek yang dikecualikan, kata Andri, pihaknya akan memeriksa perihal pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19. Apabila ada yang melanggar, sanksinya dilakukan penutupan sementara. Sementara objek yang tidak dikecualikan, tetapi pasti beroperasi pada masa PSBB, sanksinya langsung dilakukan penutupan.

“Itu kan berlaku pada masa PSBB awal Maret. Nah apakah pada PSBB besok hanya penyudahan sementara atau sanksi administrasi, saya masih kaji, ” kata Andri Yansyah di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (10/9/2020).

Andri menjelaskan, Jawatan Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi hanya melakukan pengawasan di perkantoran swasta. Sementara untuk perkantoran yang lain akan diawasi perangkat daerah yang lain, seperti Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Olahraga, Dinas Koperasi dan UMKM dan sebagainya. Termasuk pertarungan dari internal pekerja ataupun pemantauan langsung ke perusahaan.

Terkait perusahaan yang mendapatkan IOMKI seperti pada PSBB sebelumnya, Andri menyatakan sebelum mendapatkan IOMKI lantaran Kementrian Perindustrian, perusahan tersebut harus mendapat rekomendasi dari Pemprov DKI Jakarta.

“Kami akan umumkan hasil pemeriksaan perusahaan pelanggar PSBB, ” tuturnya.