JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mewanti-wanti seluruh jajarannya untuk tidak bermain kebijakan praktis pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Tugas Polri hanya menyimpan jalannya tahapan Pilkada dan tidak boleh ada upaya mendukung bagian calon tertentu yang dapat memperlihakan Polri tidak netral.

“Kalau ada yang melanggar suruhan saya, maka saya akan terlepas dan proses melalui propam indah disiplin ataupun kode etik, ” tegas Idham dalam keterangan resminya, Sabtu (26/9/2020).

Di samping itu, Polri selalu menegaskan kepada anggotanya untuk mengindahkan protokol kesehatan dan akan menyerahkan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar.

Baca Pula: Kampanye Paslon Pilkada Surabaya 2020 Abaikan Protokol Kesehatan

Sementara Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono mengucapkan, tindakan tegas tersebut dapat dipandang dari acara dangdutan yang digelar Wakil Ketua DPRD Tegal Wasmad Edi Susilo di Lapangan Parak Selatan pada Rabu 23 September 2020 dan memberhentikan Kapolsek Tegal Selatan Joeharno terkait acara tersebut.

“Kapolsek sudah diserahterimakan dan Kapolseknya diperiksa oleh Propam, ” kata Argo.

Selain itu, Polri juga pusat melakukan pendalaman berdasarkan LP bernomor LP/A/91 / IX/2020/Jateng /Res Parak Kota tertanggal 25 September 2020 atas dugaan pelanggaran Pasal 93 UU No 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP karena menyelenggarakan acara dangdut yang menimbulkan kerumunan massa sehingga dimungkinkan menimbulkan percepatan penyebaran Covid-19 atau klaster baru penularan. Beberapa barang bukti juga turut diamankan.

“Polisi telah melakukan penelitian terhadap 10 orang saksi & terlapor Wasmad Edi Susilo (Wakil Ketua DPRD Tegal), ” ujarnya.

Baca Juga: Satgas Minta Peserta Pilkada Komitmen Menahan Penyebaran Covid-19

(Ari)