JAKARTA kacau Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dirgantara Indonesia (PT DI) Watak Santoso bakal segera diadili usai penyidik KPK merampungkan berkasnya. Selain Budi, penyidik KPK juga sudah merampungkan berkas penyidikan mantan Asisten Direktur Utama PT Dirgantara Nusantara bidang Bisnis Pemerintah Irzal Rizaldi Zailani.

Plt Jubir KPK, Ali Fikri mengungkapkan karena berkas penyidikan Budi Santoso dan Irzal Rizaldi telah dinyatakan sempurna maka tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan ke-2 tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II.

“Hari ini penyidik KPK melakukan tahap II atau penyerahan tersangka & barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk tersangka ataupun terdakwa BS (Budi Santoso) serta IRZ (Irzal Rizaldi Zailani), ” ujar Plt Jubir KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (9/10/2020).

Jaksa Penuntut memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Budi Santoso dan Irzal Rizaldi. Nantinya, surat dakwaan terhadap keduanya mau dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandung untuk disidangkan.

Selagi Jaksa menyusun surat dakwaan, Budi dan Irzal hendak ditahan selama 20 hari terhitung 9 Oktober 2020 s/d 28 Oktober 2020. Untuk Budi bakal ditahan di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, sedangkan Irzal akan ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.

“Selama proses penyidikan telah dikerjakan pemeriksaan sebanyak 107 saksi, ” kata Ali.

Menangkap Juga: KPU Sebut Janji Pilkada Masih Mungkin Terjadi

Diketahui, KPK sudah menetapkan dua tersangka kasus telaahan korupsi terkait penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) tahun anggaran 2007-2017. Kedua simpulan itu yakni, mantan Direktur Pati (Dirut) PT DI, Budi Santoso (BS) dan bekas Direktur Niaganya, Irzal Rinaldi Zailani.

Keduanya diduga telah melakukan persetujuan kerja sama fiktif dengan sebesar perusahaan. Atas perbuatannya, kedua mantan petinggi PT DI tersebut diduga telah merugikan negara sebesar Rp205, 3 miliar dan USD8, 65 juta atau dengan nilai total keseluruhan Rp330 miliar.

Atas perbuatannya, kedua teraangka disangkakan melanggar pasal 2 atau Bab 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

(aky)