JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyingkirkan surat telegram bersifat isyarat dan arahan (jukrah) untuk seluruh jajaran Divisi Humas. Di antaranya adalah, pembatasan menyiarkan tindakan arogansi ataupun kekerasan hingga identitas target dari kejahatan seksual.

Adapun surat telegram itu bernomor ST/750/IV/HUM. 3. 4. 5. /2021 tanggal (5/4/2021) yang ditandatangani sebab Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono atas nama Kapolri.

Dalam pengarahannya, Kapolri meminta agar untuk tidak menyiarkan upaya atau tindakan kepolisian yang menunjukkan arogansi dan kekerasan, diimbau untuk menayangkan kegiatan kepolisian yang tegas namun humanis.

Lalu, tak menyajikan rekaman proses pemeriksaan kepolisian dan penyidikan terhadap tersangka tindak pidana. Kemudian, tidak menayangkan secara terperinci rekonstruksi yang dilakukan sebab kepolisian.

Tidak memberitakan dengan terperinci reka ulang kekejaman meskipun bersumber dari pejabat kepolisian yang berwenang & atau fakta pengadilan. Dilarang menayangkan reka ulang pemerkosaan dan atau kejahatan erotis.

Menyamarkan gambar wajah dan identitas objek kejahatan seksual dan keluarganya, serta orang yang diduga pelaku kejahatan seksual dan keluarganya. Menyamarkan gambar ataupun wajah identitas pelaku, objek dan keluarga pelaku kedurjanaan yang pelaku maupun korbannya anak di bawah sempurna.

Tidak menayangkan secara eksplisit dan terperinci adsgan dan atau reka ulang bunuh diri beserta menyampaikan indentitas pelaku. Tak menanyangkan adegan tawuran ataupun perkelahian secara detail serta berulang-ulang.

Dalam upaya penangkapan pelaku kekejaman agar tidak membawa jalan, tidak boleh disiarkan secara live, dokumentasi dilakukan oleh personel Polri yang berkompeten.

Baca Juga: Belajar Tatap Muka, Siswa Wajib Selfie era Sampai Sendi

Tidak menampilkan gambaran eksplisit dan terperinci mengenai cara membuat dan memacu bahan peledak.

Semua larangan itu berdasarkan atas aturan dari UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Umum. Perkap Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Sistem dan Tata Kerja Dasar Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri.

Morat-marit terakhir, Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor 01/P/KPI/03/2012 Tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

(aky)