JAKARTA – Pelaksana Perintah (Plt) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Khoirizi H Dasir menegaskan, bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1442 H/2021 M belum ditetapkan.

“Belum ada ketetapan. Beban haji tahun ini sedang dibahas secara intensif oleh Panja Kementerian Agama serta Komisi VIII DPR, ” kata Khorizi dalam keterangannya, Rabu (7/4/2021).

Mengaji juga: Belum Tetapkan Beban Haji, Kemenag: Masih Dibahas Panja

Khoirizi menyampaikan bahwa pembahasan biaya haji masuk dalam tingkatan persiapan dan mitigasi penyelenggaraan ibadah haji di zaman pandemi. Pembahasan dilakukan sembari menunggu informasi resmi terpaut kepastian kuota pemberangkatan publik haji tahun ini sejak Arab Saudi. Oleh karena itu, pembahasan biaya haji dilakukan dengan asumsi-asumsi catu sesuai dengan skenario yang telah dirumuskan.

“Karena belum ada kepastian kuota, oleh sebab itu pembahasan biaya haji berbasis pada skenario yang bersifat asumtif, mulai dari kuota 30 persen, 25 tip, 20 persen, bahkan hingga hanya 5 persen, ” ujarnya.

Menangkap juga: Haji 2021, Kemenag Siapkan Skenario Berbasis Bagian

Sementara, soal kemungkinan ada kenaikan, Khoirizi menjelaskan bahwa kemungkinan itu ada. Setidaknya ada tiga faktor yang memengaruhi, yaitu: kenaikan kurs Dollar, kenaikan pajak dari 5% menjadi 15%, serta keharusan penerapan protokol kesehatan.

“Haji di masa pandemi mengharuskan pemeriksaan swab, terbuka jarak dan pembatasan kapasitas kamar, juga ada karantina dan lainnya. Itu semua tentu berdampak pada kos haji, ” tutur dia.

Khoirizi mengisbatkan, pihaknya bersama Komisi VIII terus berupaya mempersiapkan layanan terbaik untuk jemaah. Misalnya, untuk mengurangi mobilitas, tahun ini rencananya konsumsi akan diberikan tiga kali sehari. Sehingga, jemaah tidak perlu keluar untuk mencari sasaran.

“Kemenag beserta Komisi VIII terus berusaha untuk semaksimal mungkin, umpama ada kenaikan biaya haji, hal itu tidak mengutamakan jemaah, ” pungkasnya.

(wal)