JAKARTA semrawut Berbagai pihak mendesak supaya pemerintah memberlakukan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) . Makin ada juga yang mau agar beberapa wilayah di-lockdown .

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah fokus pada pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro.

“Yang kita lakukan ialah penguatan PPKM mikro yang mengatur berbagai kegiatan. Pada mana kegiatan itu dikerjakan dalam zonasi yang telah ditentukan. Jadi itu menyusun kegiatan-kegiatan kemasyarakatan dan kedisiplinan masyarakat di 11 sektor, ” katanya, Senin (21/6/2021).

Dia mengucapkan bahwa PPKM Mikro dengan dilakukan dengan baik betul efektif menurunkan tingkat peristiwa aktif. Hal ini sebagaimana terjadi di Bangkalan.

Baca juga: Kenali Perbedaan PSBB, PPKM dan Karantina Wilayah

“Tadi disampaikan panglima dan berbasis pada pengalaman dengan sudah dilakukan. Baik pada Kudus atau Bangkalan dengan berbasis pada kecamatan. Yang terbukti di bangkalan, kudus, kepri, riau, berhasil menurunkan tingkat kasus aktif, ” ujarnya.

Serupa diketahui, pemerintah memutuskan untuk memperketat ketentuan PPKM mikro. Hal ini akan dijalankan dalam waktu dua minggu yakni mulai besok tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021.

Baca juga: Jam Operasional Mall dan Restoran Diperketat Jadi Sampai Pukul 8 Malam dengan Kapasitas 25%

Beberapa kesibukan yang mengalami pengetatan salah satunya perkantoran. Di mana untuk di zona abang yang bekerja dari sendi atau work from home (WFH) persentasenya 75%. Tengah yang bekerja dari pejabat atau work from office (WFO) sebesar 25%

“Sedangkan di zona non merah itu 50: 50 dengan penerapan prokes yang ketat, pengaturan periode kerja secara bergiliran. Oleh karena itu work from homenya kalau bisa bergiliran agar tak ada yg melakukan penjelajahan atau mobilitas ke wilayah lain. Dan ini hendak diatur lebih lanjut baik oleh kementerian/lembaga maupun pemda, ” ujarnya.