JAKARTA – Kementerian Agama MENODAI (Kemenag) telah menetapkan penghapusan haji yang tertuang di Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 660 tahun 2021 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H/2021 M.

(Baca juga: Tersebut Cara Pengembalian Biaya Pelunasan Haji Reguler, 9 Keadaan Bisa Cair )

Dengan demikian, ini merupakan kali kedua Indonesia tidak memberangkatkan calon jamaah haji ke Tanah Suci dengan menyebabkan penumpukan jumlah anterian jamaah haji di Indonesia.

Berdasarkan data estimasi waiting list jamaah haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kemenag setidaknya rata-rata antrian menyentuh 10 hingga 44 tahun.

(Baca juga: Breaking News! Pesawat di Bandara Ilaga Dibakar Teroris KKB Papua)

Antrean terlama berada di Kabupaten Bantaeng provinsi Sulawesi Selatan estimasi waktu pemberangkatan di tahun 2065 dengan 182 bagian. Untuk pemberangkatan terdekat di tahun 2029 berada dalam Kab Maybrat, provinsi Papua Barat dengan dua catu.

Estimasi daftar tunggu terlama banyak didominasi oleh Provinsi Sulawesi Daksina seperti kota Makassar dan kab Jeneponto tahun 2058, Kota Pare-Pare dan Wajo tahun 2060, Kab. Pinrang tahun 2062, Kab. Sidrap tahun 2064.

Di pulau Jawa sama waktu tunggu antrean haji sekitar 15-30 tahun bagaikan di Jawa tengah serta DI Yogyakarta (2049), Jawa Timur (2051), Banten (2044), Kota Bogor (2040), Kab Bekasi (2047), DKI Jakarta (2045).

Untuk kuota terbanyak berada pada provinsi Jawa timur 34516 kuota dan jawa sedang 29876 kuota. Lalu buat kuota terkecil ada pada Kab. Maybrat (2) Kab. Tambrauw (5), Kab Maluku Barat Daya (4) dan Kab Mahakam Ulu (6)

Selanjutnya, buat pendaftar terbanyak berada di Jawa timur yakni sekitar 1063663 orang dan pendaftar terkecil di Kab Maybrat sebanyak 17 orang.

Sebelumnya, Kemenag meniti BPKH memastikan uang bahan jamaah haji aman & dana akan diinvestasikan ke bank-bank syariah.

“Kami memahami perasaan dan simpati calon jamaah haji karena tahun ini tidak bisa berangkat. kami tegaskan bahwa seluruh dana awak kelola aman sudah digarisbawahi oleh Bapak Yandri & Menag. Dana tersebut masih diinvestasikan dan ditempatkan di tempat-tempat syariah dengan keyakinan syariah yang aman, “papar Kepala BPKH Anggito Abimanyu dalam konferensi pers penjelasan kebijakan Penyelengaraan haji 1442H/2021M pada Kamis, 3 Juni 2021.

Setoran pelunasan biaya perjalanan haji juga dapat diminta kembali oleh jamaah yang terlibat melalui BPKH yang diproses selama sembilan hari era kerja yaitu Dua keadaan di Kankemenag Kab/Kota. 3 hari di Ditjen PHU.